Agus’s affirmation by the protection Fee will possible be rubber stamped in a House plenary Conference future 7 days. And as soon as the President installs him, He'll exchange outgoing commander Adm. Yudo Margono, who'll retire later on this month.
IDI's Board is made up of 10 associates from distinct supreme audit institutions. Get to grasp them superior within our "Meet the Board" collection.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Through his tenure, he also initiated the audit of your preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation of the SDGs.
Karena tugas KPK untuk fokus pada high profile situations. Sedangkan Polri fokus pada low profile situations yang juga merata terjadi di mana-mana.
I believe, in the long run, I appreciate click here the numerous voices which have been listened to throughout the IDI approach to SAI strengthening and SAI results And that i request to listen to these Views as an IDI Board member."
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.